Gubernur BI Kritik Jokowi Cari Popularitas, Ini Kata Istana

Gubernur Bank Indonesia Agus Martowardojo. (Foto: Setkab)

Pada Jumat 2 Oktober 2015, Gubernur Bank Indonesia (BI) Agus DW Martowardojo mengeluarkan pernyataan mengejutkan. Ia meminta pemerintah tidak menggunakan penurunan harga bahan bakar minyak (BBM) untuk kepentingan politik demi mencari popularitas semata. Pasalnya, kebijakan pemerintah terkait BBM ini tidak konsisten.

“(Penurunan BBM) ini jangan untuk popularitas, tapi harus ada akuntabilitas dan mencerminkan kondisi sebenarnya. Jadi kalau mau di-review ya harus kita lakukan dengan disiplin, enam bulan di-review kalau perlu naik ya naik, kalau perlu turun ya turun,” kata Agus di kantor pusat BI, Jakarta.

Lalu apa tanggapan pemerintah? Melalui Sekretaris Kabinet Pramono Anung, istana menegaskan saat ini bukan waktunya Jokowi mencari popularitas dan pencitraan.

Menurutnya, kondisi perekonomian Indonesia yang saat ini mengalami perlambatan membutuhkan kerja nyata dan kerja keras. Sehingga, pernyataan Agus Marto yang mengatakan bahwa Jokowi jangan mencari popularitas terkait penurunan harga BBM dinilai tidak tepat.

“Sudah tidak ada waktunya lagi untuk cari popularitas dan juga pencitraan. Ini perlu kerja nyata, kerja keras. Dan, presiden sudah mengambil posisi sebagai kepala negara kepala pemerintahan, beliau mengambil risiko itu,” ujarnya di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (5/10/2015), seperti dilansir dari sindonews.com.

Terlebih, lanjut Pramono, BI merupakan lembaga independen yang bertanggung jawab terhadap kondisi moneter di Tanah Air. Sementara fiskal menjadi ranah pemerintah, sehingga tidak tepat jika BI turut mengomentari masalah fiskal.

Kendati belum mendengar langsung pernyataan Agus Marto, namun Politisi PDI-Perjuangan ini menegaskan bahwa pemerintah dan Jokowi tidak ingin berpolemik mengenai hal tersebut. Sehingga, Jokowi memilih untuk tidak menanggapi pernyataan mantan Bos Bank Mandiri tersebut.

“‎Istana, pemerintah atau Presiden sama sekali tidak ingin menanggapi atau berpolemik terhadap hal itu. Karena apa yang dilakukan pemerintah semata-mata difokuskan untuk betul-betul menyelesaikan persoalan ekonomi,” tegasnya.

Sementara itu, Kepala Staf Kepresidenan Teten Masduki mengatakan Presiden Joko Widodo dan Gubernur Bank Indonesia Agus Martowardojo selalu berkoordinasi mengenai perkembangan ekonomi terbaru. Pernyataan Teten ini terkait dengan maraknya pemberitaan tentang silang pendapat antara Istana dan BI ihwal kajian penurunan harga bahan bakar minyak.

Menurut Teten, pemerintah dan BI memiliki fungsi dan kewenangan yang berbeda. “Kalau Presiden banyak dalam hal kebijkan fiskal. Sebaliknya, BI mengurusi moneter,” katanya di Istana Negara, Selasa, 6 Oktober 2015. Dengan pembagian fungsi itu, dia mengatakan naik-turunnya nilai tukar rupiah terhadap dolar merupakan wewenang bank sentral.

Di bidang fiskal, kata Teten, Presiden terus mengupayakan adanya insentif untuk mendatangkan investor. Semakin banyak investro yang masuk, persediaan dolar juga bisa dipenuhi dan akan berdampak baik bagi nilai tukar rupiah. “Walaupun sifat BI independen, keduanya tetap sejalan karena mengelola perahu yang sama, yaitu Indonesia,” ucapnya.

Teten juga membantah jika dikatakan usul penurunan suku bunga acuan atau BI Rate oleh Presiden merupakan sebuah intervensi. Menurut dia, hal itu merupakan kewenangan penuh BI. Permintaan pengkajian itu, kata Teten, sama halnya dengan pertanyaan Jokowi kepada PLN dan Pertamina mengenai kemungkinan pengkajian ulang harga BBM.